Ternyata bongkar2 di lahan bekas area entertainment (restoran, berbagai
permainan yang 'tidak laku') yang GAGAL TOTAL itu ternyata mau dibangun MAL
to? Duh GUSTI, hamba sama sekali tidak mengerti jalan pikiran para
developer apalagi pejabat Pemda (?) atau aiapa yang memberi IMB tsb ya?
Atau bahkan pengelola kawasan YGBK? Atau bahkan para pejabat Sekretariat
Negara, atau bahkan bapak Presiden dan Ibu yth.MOHON BANTUAN AGAR
PEMBANGUNAN MALL DI TRR INI DIBATALKAN MOHON CARI/P=INDAHKAN DI
KAWASAN/RUANG YANG SESUAI. Darimana IDE mendirikan Mall itu berasal? di
mana hati nurani anda? Sungguh kejam!
Apakah MALLs yang ada sekarang yang mengelilingi kawasan OR Gelora BK itu
MASIH KURANG?
COBA SAYA SEBUT KALAU GA SALAH SUDAH ADA LEBIH DARI YANG DIPERLUKAN!
Mulai dari sekitar Semanggi: sekitar gedung Veteran ("Giant' dkk) yang
hampir setiap sore apalagi hari libur dan akhir pekan SELALU MACET! di Area
CBD, sudak ada Pacific Place dan 'kawan-2nya' sudah ada Supermarket Grand
Lucky, di "depannya" di Jl Jendral Sudirman sudah ada RATU PLAZA, baru-2 ini
FEDEX (ex-gedung KOni di ujung Jl Pintu 1), sebelumnya sudah di bangun PLAZA
SENAYAN (Plasenta) , ber-turut2 berdempetan dengan ITC yang mefgah - bahkan
relatif 'kosong'? lalu dgn megahnya muncul Senayan City (Sensi) yang pasti
membuat jalan A-A (alias jl, pintu 8-9) macet total, tak hanyamalam minggu
tapi jam-2 berangkat dan pulang kantor!......Begitu banyak bangunan beton
yang dinamai MAL - Masih kurang lagi?
Mohon ampun Tuhan akan hambamu yang sungguh kejam, apakah MAL itu dianggap
satu2-nya RUANG rekreasi bagi sekian (1o juta +?) masyarakat Jkt?.. Berapa
dari 10 juta jiwa itu mampu ke MAL selain hanya untuk jalan-2 cuci mata
(mungki hanya mampu membawa bekal dari rumah?) melihat sebagian kecil,
sekelompok bangsanya yang kaya dgn bahagianya MAMPU makan-2 di resto-2
mewah, beli barang bermerk internasional. Namun bukan hanya itu
permaslahannya.
Untuk diketauhi bahwa konsep dasar pembangunan TAMAN RIA REMAJA itu adalah
BAGIAN TAK TERPISAHKAN dengan pembangunan Gedung MPR/DPR - Lambang Negara.
Taman itu dibangun, semula untuk menampung air buangan dari kegiatan
berbagai gedung di kompleks MPR/DPR, termasuk air pendingin AC dari sejumlah
gedung-2 raksasa itu, termasuk air hujan ke dalam 'retention basin' itu.
Wajtu itu dimaksudkan untuk dapat direcycle sebagai sumber air penyiram
tanaman dan pencuci para anggita Dewan yang terhormat, sehingga tidak
menghasilkan air bersih air minum (PAM), banyak sekali manfaatnya. Nah,
untuk keindahannya dirancanglah 'Taman Kolam Pasif' untuk memenuhi kebutuhan
para pemuda khususnya, karena itu disebut TAMAN RIA REMAJA. Ya dalam ukuran
jauh lebih kecil adalah semacam Taman Ayodya di kawasan Barito, Kebayoran
baru yang setiap hari terutama sore dan di hari-2 libur banyak orang
mendatangi taman tsb unturk sekedar duduk-2 atau ngobrol-2 saja.
Untuk kepentingan pembangunan arsitektur lansekap yang menyatu dengan
kemegahan gedung-2 lambang negara sebagai tempat bersidang wakilrakyat YTH.
Merupakan area 'teduh' dan penyeimbang struktur bangunan yang kokoh kaku
itu, sekaligus pelembut dan penyerasi lingkungan. Maka dengan sangat serius
direncanakan dan dirancanglah beberapa area RTH di sekitar gedung termasuk
TRR tsb. Tanaman yang dipilih sebagian besar berasal dari nursery
(pembibitan) Kebun Raya Bogor, disimpan dulu di dalam areal nursery proyek
MPR/DPR itu (di mana sekarang telah berdiri dgn megah hotel Mulia dam gedung
pelatihan badminton) dengan susah payah dalam rangka 'aklimatisasi' agar
mampu menyesuaikan iklim Jakarta yang relatif lebih panas dan kering
dibanding tempat asalnya
Masih dapat dibayangkan setelah 5-6 tahun saja betapa nyamannya TRR tsb.
Apalagi dilengkapi dgn sedikit permainan berupa sepeda air, jalur KA mini,
yang meliuk-2 di antara bukit-2 buatan, pemuda / pemudi ngobrol di bawah
keteduhan pepohonan yang sengaja ditanam 'transparan' juga beberapa keluarga
datang berpiknik ria, atau sekedar jalan kaki dan jogging di atas perkerasan
jalan2 kecil yang melingkar juga di tepian air masuk lagi di antara
perbukitan (sengaja dibangun dgn sistem 'cut & fill' memakai tanah bekas
galian untuk kolam, dst.. Selain pohon dilengkapi pula dengan perdu dan
semak serta rumput gajah (paitan) dan tanaman hias lain.
Kapan kita bisa menghargai karya 'anak bangsa yang istimewa' seperti Bung
Karno, Arsitek kenamaan, bapak Sujudi Alm, Bpk Rahmat Wiriadisurya Alm
(waktu itu merangkan Dirjen Cipta Karya PU), Bapak Han Awal, aristek
lansekap: Bpk Slamet Wirasonjaya, dan banyak lagi arsitek atau ahli-2 junior
untuk konstruksi dan engineering pada umumnya anak bangsa sendiri yang
sekarang menjadi ahli-2 senior yang bergiliran dengan sukses membimbing
jyang lebih junior lagi, dst.
Pembangun TRR mempunyai fungsi penting berdasar KONSEP UTAMA SEMULA selain
sebagai fungsi ekologis yaitu mendukung karakter aristektural yang 'MEGAH'
dari konsep gedung MPR/DPR yang menyatu pula dengan kompleks kantor
Kehutanan Manggala Wana Bhakti yang juga megah. Apakah developer Mal dan
pejabat yang memberi Ijin mau merusak kawasan megah tsb menjadi kompleks
bangunan publik yang bukan merupakan lambang negara? Betul seperti komentar
salah satu yang menulis: MENGAPA TAK DIBANGUN SAJA MAL DI MONAS SAJA, ATAU
BAHKAN DI HALAMAN ISTANA NEGARA, ATAU DI DEKAT GEDUNGBALAIKOTA DKI yang
megah itu?
Nampaknya rancangan pembangunan MAL di areal TRR itu tidak transparan,
tidak meminta dahulu pendapat masyarakat umum, apakah melalui perwakilannya
(DPRD)m bahkan Lembaga Nasional yang terhormat di MPR/DPR. Aoakah memang
kehormatan dan kemegahan lembaga ini sudah tidak bisa atau tidak dihormati
pendapatnya lagi? Alangkah menyedihkannya bila memang demikian. TRR bukan
hanya sekedar Taman Biasa tetapi TRR memupnyai fungsi pendukung kemegahan
kompleks Gedung MPR/DPR tsb. Apakah tega beliau-2 yang hanya karena banyak
uangnya (modal) merusak 'kehormatan bangsa?).
Di mana lagi masyarakat biasa bisa mendapatkan taman (meski pasif sejedar
penghias dan penyerasi fungsi lingkungan?) Apakah TRR atau taman semacam itu
TIDAK PENTING? Sungguh mengherankan! Sanpai hati benar "mereka" itu merusak
Ruang yang seharsunya TETAP HIJAU demi kesehatan jiwa dan raga
masyarakatnya.
Saya pribadi yang kebetulan merupakan bagian dari sejarah dibangunnya TRR
(tahun 1968 - selesai) ikut 'memilih jenis tanaman dengan mondar mandir
Jakarta - Bogor, menyimpan sementara di kebun bibit proyek, memelihara
dengan hati-2 bak seorang bayi baru lahir, sampai menanam dgn susah payah
(transfer pohon-2 besar menggunakan crane atau peralatan sederhana),
sehingga bisa hidup-tumbuh berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang,
benar-2 sungguh merupakan suatu usaha yang luar biasa. Tetapi dengan begitu
saja ditebang semena-2 oleh para investor rakus, yang ternyata menjadi
berantakan karena TIDAK LAKU, sekarang bahkan mau ditutup dgn struktur MAL
yang biasanya 'buruk rupa' ?.
Saya himbau seluruh masyarakat yang mencintai hidup sehat di kota yang
semakin semrawut ini untuk 'melawan pembangunan yang salah' yang pasti akan
menyendarakan orang banyak dibanding segelintis "manusia mall" yang sangat
konsumeristis, menyebabkan kemacetan luarbiasa (sekarang saja sudah terjadi
hampir setiap hari). Akankah kitabener-2 mau bunuh diri? biaya kesehatan
semakin meningkat meski sebenarnya sakit itu sebagian besar 'bukan karena
ulah kita' tetapi akibat rusaknya funsi lingkungan hidup.
Tuhan tolong kami yang masih mau hidup dgn sehat, tenang, nyaman dan
bahagia. Amin.
Maaf bagi mereka yang tak berkenan dgn tulisan panjang ini, semoga curahan
hati dengan penuh rasa kesedihan ini dapat menyadarkan mereka-2 yang 'rakus'
dengan pembangunan yang tak rasional lagi.
Pak Gubernur Fauzi Bowo yang kami hormati, tolong batalkan rencana
pembanguna di lahan TRR ini.
Terimakasih dan Salam Hijau Lestari,
Ning Purnomohadi
Arsitek Lansekap dan Manajemen SDA & Lingkungan
----------------------------------------------
Senin, 19/07/2010 10:57 WIB Konsep Pembangunan Mal Pemprov DKI Dipertanyakan
Jakarta - Rencana pembangunan mal di Taman Ria Senayan memicu pertanyaan
tentang konsep pembangunan mal yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Rencana
mal di Taman Ria Senayan menunjukkan betapa kacaunya konsep pembangunan mal
di ibukota.
"Ada nggak sih konsep pemerintah untuk mal? Ini di mana saja boleh bikin
mal," kata pengamat tata kota dari Universitas Tarumanegara, Suryono
Herlambang, saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2010).
Suryono menilai, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemprov DKI
untuk pembangunan mal di Taman Ria Senayan menujukkan kotradiksi tentang
ruang hijau.
"Pemprov bilang kita butuh ruang hijau, tapi izin pembangunan itu ada. Itu
kontradiksi," kata dia.
Ia menjelaskan, konsep pembangunan kawasan Senayan oleh Presiden Soekarno,
arsitek Gelora Bung Karno, adalah untuk pusat kegiatan publik. Karenanya,
pembangunan mal di kawasan dengan luas 300-400 hektar itu bisa menyalahi
konsepsi awal.
"Era Soekarno itu buat central park, buat civic activity," jelas dia.
(lrn/fay)
-----------------------------
From: "T o T o T" <totot@kompas.co.id>Sent: Monday, July 19, 2010 4:50 PM
Parlemen Keberatan "Bertetangga" dengan Mall
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/19/13291113/Parlemen.Keberatan.Bertetangga.dengan.Mall-8
JAKARTA, KOMPAS.com - Status aset negara, Taman Ria, Senayan, Jakarta
Selatan, masih dipersoalkan. Kawasan itu, saat ini, tengah dalam tahap
pembangunan yang kabarnya akan dibuat pusat bisnis dan pertokoan.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, seluruh aset negara tak bisa
dialihfungsikan. "Seluruh aset negara baik di bawah Setneg atau Gubernur,
tidak boleh dipindahfungsikan diluar kepentingan negara," kata Pramono, di
Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7/2010).
Kawasan Taman Ria, kata Pramono, harus menjadi daerah hijau. "Maka, kami
kaget ketika akan dilakukan pembangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan.
Ini harus direevaluasi. Kami, dari DPR, MPR dan DPD keberatan kalau
disebelah (Kompleks Parlemen) ada mall," ujarnya.
Oleh karena itu, tiga lembaga perwakilan akan mempertanyakan pembangunan
yang tengah berlangsung. Sinyalemen bahwa pembangunan pusat bisnis itu sudah
disetujui pimpinan DPR 2004-2009, menurut Pramono, tidak bisa dijadikan
pembenaran.
"Persetujuan oleh Pimpinan DPR yang dulu tidak berlaku. Karena Pimpinan DPR
tidak bisa mengambil keputusan terhadap aset negara," kata Pramono.
Komisi II DPR, hari ini juga menggelar rapat dengan pihak Sekretariat Negara
untuk mendapatkan kejelasan pembangunan kawasan Taman Ria Senayan.
------------------------------------
Senin, 19/07/2010 10:24 WIB
Jika Ada Mal, Kemacetan Taman Ria Senayan Bisa Seperti Depan Plaza Semanggi
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rencana pembangunan mal di komplek Taman Ria Senayan dinilai bisa
berdampak serius bagi kemacetan ibukota. Jika mal benar-benar dibangun di
kawasan itu, maka kemacetan di Jl Gatot Subroto bisa bernasib sama dengan
yang di depan Plaza Semanggi.
"Bisa terjadi seperti di depan Plaza Semanggi saat sore hari," kata pengamat
tata kota dari Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, kepada
detikcom, Senin (19/7/2010).
Seperti diketahui, saat kemacetan mulai melanda Jl Gatot Subroto di depan
Plaza Semanggi pada sore hari, polisi lalu lintas kerap melakukan sistem
buka tutup bagi kendaraan yang melintas.
"Itu tidak boleh, jalan publik kok dibuka tutup gara-gara mal," kata pria
yang terkenal sebagai pemerhati mal ini.
Belum lagi, lanjut dia, kawasan Taman Ria Senayan yang bersebelahan dengan
gedung parlemen berpotensi menambah runyam lalu lintas di Jl Gatot Subroto.
"Nggak layak mal di sebelah gedung parlemen yang jadi ruang buat
demonstrasi," kata dia. (lrn/fay)
-----------------------------------------
Senin, 19/07/2010 09:42 WIB
Transportasi Umum di Senayan Minim, Mal di Taman Ria Bikin Tambah Macet
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Rencana pembangunan mal di kompleks Taman Ria Senayan terus
dikritik. Tidak hanya dari segi lingkungan, rencana itu juga dinilai
berdampak negatif bagi lalu lintas di kawasan Senayan.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, menjelaskan,
pembangunan mal baru harus diselaraskan dengan sarana transportasi angkutan
umum di wilayah tersebut.
"Di Taman Ria koneksi angkutan umum sangat terbatas, tentu dampak negatif
semakin besar, pasti akan timbul kemacetan," kata Danang saat berbincang
dengan detikcom, Senin (19/7/2010).
Seperti diketahui, kawasan Senayan saat ini sudah berdiri 5 mal yaitu
Senayan City, Plaza Senayan, FX, Senayan Trade Center, dan Ratu Plaza. Di
kawasan mal tersebut diketahui juga minim transportasi umum.
"Mal di kawasan Senayan lebih banyak untuk fasilitas kendaraan pribadi, itu
yang kita sayangkan. Padahal gedung dengan keramaian publik yang tinggi
harusnya didekatkan dengan angkutan umum," kata Danang.
Selain itu, kata Danang, Pemprov DKI juga harus memberi rambu-rambu yang
ketat dalam analisis dampak lalu lintas. Pemerintah harus memberikan ambang
batas kemacetan yang tegas bagi para pengembang yang ingin membangun mal di
kawasan Taman Ria Senayan.
"Apapun pembangunan yang dilakukan, ambang batas kemacetan itu harus
dilampaui," kata Danang menambahkan analisis dampak lalu lintas masih jadi
wilayah abu-abu antara pemerintah dan pengembang.
Tanah Taman Ria Senayan adalah milik pemerintah. Kawasan tersebut disewa
oleh Grup Lippo selama 30 tahun mendatang untuk dibangun kawasan
terintegrasi, termasuk mal. DPR yang bertetangga dengan kawasan itu tidak
setuju dengan pembangunan itu karena kawasan itu termasuk kompleks DPR/MPR.
(lrn/nrl)
----------------------------------
Senin, 19/07/2010 09:24 WIB
Senayan Overload Mal, Taman Ria Disarankan Jadi Kawasan Hijau
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Desakan DPR agar pemerintah tidak mengizinkan kawasan Taman Ria
Senayan menjadi mal didukung DPRD DKI Jakarta. Sebab kawasan Senayan sudah
terlalu banyak mal.
"Kalau saya sebenarnya menyayangkan kawasan Senayan buat mal lagi. Itu
kawasan resapan dan kawasan terbuka hijau. Sebaiknya dipakai untuk ruang
terbuka hijau atau untuk lahan interaksi warga saja," kata Wakil Ketua DPRD
DKI, Triwisaksana, saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2010).
Politisi asal PKS ini menjelaskan, untuk kawasan Senayan saja tercatat sudah
ada sekitar 5 mal yaitu Plaza Senayan, Senayan City, Senayan Trade Center,
Ratu Plaza, dan Mal FX.
"Mal sudah overload, jadi walaupun mal ikut serta dalam serta pertumbuhan di
Jakarta, sebaiknya jangan dipaksakan," imbuhnya.
Apa ini artinya pembangun mal akan distop di Jakarta? "Itu butuh kajian,
namun kita meminta sebaiknya diperbanyak kawasan ruang terbuka hijau," jawab
Triwisaksana.
Tanah Taman Ria Senayan milik pemerintah disewakan pada Grup Lippo selama 30
tahun. Kawasan itu akan dibangun kawasan terintegrasi, termasuk mal. Ketua
DPR Marzuki Alie pun mengaku keberatan karena status tanah itu yang milik
negara. Selain itu DPR ingin kawasan Senayan menjadi kawasan MPR, DPR, dan
DPD yang ramah lingkungan dan terhindar dari kemacetan. (ndr/nrl)
-----------------------
Senin, 19/07/2010 07:52 WIB
DPR Kritik Kebijakan Foke Atasi Kemacetan Jakarta
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
(Foto: dok detikcom)
Jakarta - DPR RI mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam
mengatasi kemacetan Jakarta. Wakil Rakyat dari berbagai daerah ini kecewa
karena setiap hari harus berhadapan dengan kemacetan Ibukota.
"Coba lihat saja segala rencana untuk mengurangi kemacetan tidak ada yang
jalan. Berapa banyak kita lihat tiang-tiang untuk pembangunan monorail
menjadi mangkrak di jalan saja," keluh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan
kepada detikcom, Senin (19/7/2010).
Taufik mempertanyakan konsistensi Foke dalam mengatasi kemacetan. Pasalnya
kampanye Foke yang menjanjikan Jakarta bebas macet tak kunjung terealisasi.
"Konsistensi Pemda DKI yang harus jadi perhatian kita semua. Tingkat
kedisiplinan tentang tata ruang, daerah resapan dan sebagainya jangan
ditabrakkan, jangan dijadikan mal semua. Ini akan membawa konsekuensi
kemacetan," keluh Taufik lagi.
Keluhan senada disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mencontohkan,
Foke bahkan tak menyentuh daerah rawan macet dengan solusi cerdas.
"Tengok saja bagaimana mungkin di depan Mal Ambassador Casablanca yang
menjadi sumber kemacetan itu bisa bertahun-tahun dibiarkan tanpa ada
jembatan penyeberangan. Langkah membangun jembatan ini kan upaya ringan,
tapi itu saja tidak dikerjakan," kritik Marzuki.
Marzuki mendesak Foke menaati setiap aturan tata kota. Semua yang melanggar,
Marzuki mengingatkan, pasti ada konsekuensinya.
"Di Swiss, pelaksanaan aturan konsisten, tidak mudah orang merubah atau
melanggar aturan, sangat luar biasa. Bangunan di sini walaupun kuno tapi
tertata rapi karena pemerintah tidak bisa merubah aturan seenaknya.
Jangankan menggunakan lahan sembarangan, menebang satu pohon saja tanpa izin
untuk mendirikan bangunan dendanya bisa mencapai puluhan ribu dollar," tukas
politisi Partai Demokrat (PD) ini.
(van/nwk)
------------------------
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "GreenLifestyle" group - Share this email!
To post to this group, send email to greenlifestyle@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to greenlifestyle-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/greenlifestyle?hl=id
