Berikut saya kirimkan release terkait Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU-License Information Unit) akan dicanangkan pada Rabu, 1 Agustus 2012, di Auditorium Manggala Wanabakti, oleh MFP-KEHATI.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Rio Rovihandono
Fasilitator MFP
Email: Bekantan09@gmail.com
Phone 0813 1514 7723
Arbi Valentinus
Fasilitator MFP
Email: arbivalentinus@gmail.com
Phone: 0811 117 143
Semoga bermanfaat,
-------------------------------------------------------------
Siaran Pers
Era Baru Tata Kelola Kayu Indonesia
Pencanangan Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk ReformasiTata Kelola Kayu, Birokrasi dan Stop Perdagangan Kayu Illegal.
Untuk Segera Disiarkan
Jakarta, 31 Juli 2012. Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU-License Information Unit) akan dicanangkan pada Rabu, 1 Agustus 2012, di Auditorium Manggala Wanabakti. Pencanangan ini menandai upaya pemerintah dalam perbaikan tata kelola kayu Indonesia dan reformasi birokrasi yang akan menjamin kredibilitas sistem, transparansi, akutabilitas dan ramah kepada pelaku usaha. Akan hadir pada acara ini Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa.
Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu ini merupakan kerja para pihak yang melibatkan enam kementerian (Kementrian Kehutanan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Keuangan, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian) dan sekaligus menegaskan keseriusan Pemerintah RI untuk memberantas praktek illegal logging dan mempromosikan kayu legal Indonesia kepada dunia.
Diah Raharjo, Direktur Multistakeholder Forestry Programme (MFP-Kehati) menjelaskan “Untuk tujuan ekspor, industri yang telah mengantongi sertifikat SVLK akan melampirkan Dokumen V-Legal yang menyatakan bahwa produk kayu tersebut telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin bahwa kayu dan produk kayu tersebut berasal dari sumber bahan baku yang legal”. Lanjut Diah, “Dokumen V-Legal beserta sertifikat SVLK merupakan satu instrumen penting dalam pembenahan tata kelola kehutanan, termasuk bagi pengelolaan hutan hak dan usaha kecil menengah.”
Upaya pemerintah diawali dengan pemberlakuan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Pemilik Hutan Hak oleh Kementerian Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. No. P.68/Menhut-II/2011 dan petunjuk pelaksanaannya. Merespon kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tersebut, Kementerian Perdagangan juga melakukan revisi Permendag 20/2008 yang mengatur kebijakan perijinan ekpor kayu. Proses revisi tengah memasuki masa konsultasi tahap akhir dan akan segera ditetapkan guna memberi kepastian dalam kebijakan ekspor kayu legal.
Seperti halnya Sertifikat Legalitas Kayu, Dokumen V-Legal juga diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Eksportir produk industri kehutanan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang setelah melalui proses verifikasi atau inspeksi akan menerbitkan dokumen V-Legal bagi eksportir tersebut. Dokumen V-Legal berisi informasi mengenai jenis dan volume produk kayu yang akan diekspor, negara tujuan serta informasi lainnya
Dengan fasilitasi MFP-KEHATI, Kementerian Kehutanan sudah mengembangkan sistem online pengelolaan informasi terkait penerbitan Dokumen V-Legal yang siap dioperasikan di akhir tahun 2012. Sistem ini akan dijalankan oleh Unit Pengelolaan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu atau Lincense Information Unit (LIU) yang berpusat di Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan. Sistem online ini akan menggantikan mekanisme endorsement ekspor kayu dan produk kayu oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).
Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu ini juga langsung terhubung dengan sistem INATRADE di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag dan akan bermuara pada portal Indonesian
National Single Window (INSW) di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pendaftaran ekspor. Sistem ini juga memungkinkan pihak kepabeanan negara tujuan ekspor untuk memperoleh kepastian atau klarifikasi atas legalitas kayu dari Indonesia.
“Adanya LIU ini membuktikan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mereformasi tata kelola kayu, mengurangi illegal logging dan memudahkan pelaku industri termasuk industri kecil”, ujar MS. Sembiring, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI. Lanjutnya, “Kami akan terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia ini melalui program-program kami kedepan”.
Dalam rangkaian acara pencanangan Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan pula berbagai acara dengan tema Tata Kelola Kayu dan Produk Kayu Indonesia melalui Implementasi SVLK yang diwujudkan melalui pameran foto perjalanan penyusunan dan implementasi SVLK, negosiasi kerjasama FLEGT VPA dengan Uni Eropa, dan sosialisasi SVLK kepada pelaku usaha, dinas kehutanan dan pemerintah daerah.
Informasi lebih lanjut, hubungi
Rio Rovihandono
Fasilitator MFP
Email: Bekantan09@gmail.com
Phone 0813 1514 7723
Arbi Valentinus
Fasilitator MFP
Email: arbivalentinus@gmail.com
Phone: 0811 117 143
Catatan Editor
1. MFP (Multistakeholder Forestry Program) merupakan suatu kerjasama bilateral antara Kementerian Kehutanan RI dengan Department for International Development Inggris (DfID), dengan Yayasan KEHATI sebagai pelaksana. Selengkapnya di www.mfp.or.id
2. Yayasan KEHATI
Didirikan tanggal 12 Januari 1994 oleh Prof. Emil Salim dkk, merupakan lembaga penyandang dana nirlaba dan mandiri yang bertujuan memberi dukungan sumber daya dan memfasilitasi berbagai aktifitas pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan. Informasi lengkap dapat dilihat di www.kehati.or.id.
3. Negara-negara konsumen kayu utama dunia, seperto Amerika Serikat (Amandemen Lacey Act), Uni Eropa (Timber Regulation), dan Jepang (Goho-Wood), telah memberlakukan aturan yang menegaskan hanya produk hasil hutan yang terjamin legal saja yang dapat masuk dan diperdagangkan ke negara tersebut.
4. Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani kesepakatan kemitraan dalam penegakan hukum, penguatan tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (Forest Law Enforcement Governance, and Trade/FLEGT-VPA) pada 4 Mei 2011. Dengan kesepakatan ini, produk kayu Indonesia bersertifikat legalitas kayu akan mendapatkan lisensi ekspor FLEGT sehingga dapat langsung diterima dalam perdagangan produk kayu secara sah di Uni Eropa.
English version
PRESS RELEASE
New Era for Indonesia’s Timber Governance
Launch of Timber Legality Verification Information System to Reform Timber Governance and Bureaucracy and to Stop the Trade of Illegal Timber
For immediate release
Jakarta, 31 July 2012. Timber Legality Verification Information System (LIU-License Information Unit) is launched today, August 1, 2012, at the Auditorium of the Manggala Wanabakti Building. This launch marks the government's efforts in improving the country's timber governance and bureaucracy reform that will ensure the system's credibility, transparency, accountability and friendliness towards businesses. Minister of Forestry Zulkifli Hasan and Coordinating Minister for Economic Affairs Hatta Radjasa are scheduled to attend this event.
The brainchild of six ministries (Ministry of Forestry, Ministry of Trade, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and the Coordinating Ministry for Economic Affairs), this Timber Legality Verification Information System (or SVLK for short) also affirms the seriousness of the Government of Indonesia to combat illegal logging practices and promote the country’s legal timber to the world.
Diah Raharjo, Director of the Multi-Stakeholder Forestry Programme (MFP-Kehati), explains, "For export purposes, industries that have already obtained SVLK certificates will attach verified legal (V-Legal) documents stating that the timber products they are exporting have already met timber legality verification standards pursuant to the provisions of the relevant laws and regulations as well as ensuring that their timber and timber products come from sources of raw materials of legal origin.
“The V-Legal documents and SVLK certificates are an important instrument in restructuring the country’s forests governance including the governance of forests encumbered with rights and those under the control of small and medium enterprises,” she adds.
To start off, the government, which in this case is the Ministry of Forestry, has applied the Standards and Guidelines for Assessing the Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification Performance of License Holders and Owners of Forests Encumbered with Rights, as stated under the Regulation of Minister of Forestry No. P.38/ Menhut-II/ 2009 jo. No. P.68/ Menhut-II/ 2011 and its implementing guide.
In response to the Timber Legality Verification System (SVLK), the Ministry of Trade is also amending the Regulation of the Minister of Trade No 20/ 2008 which regulates the country’s timber export licensing policies. The revision process is entering the final stages of consultation and the amendment to the regulation will soon be adopted to provide certainty to the government’s policies on the export of legal timber.
As with Timber Legality Certificates, V-Legal Documents shall also be published by Verification Bodies that have been accredited by the National Accreditation Committee (KAN). Exporters of forestry industry products shall make an application for the issuance of V-Legal documents to Timber Legality Verification Bodies (LVLK) which will, after carrying out a verification and inspection process, issue V-Legal documents to applying exporters qualified for the documents. V-Legal documents contain information about the type and volume of timber products to be exported, the country of destination and other information.
With the assistance of MFP-KEHATI, the Ministry of Forestry is developing an online management information system for the issuance of V-Legal documents that will be ready for operation in late 2012. This system will be run by the Timber Legality Verification Information Management Unit or the License Information Unit (LIU) which is based at the Directorate General for the Development of Forestry Businesses of the Ministry of Forestry. This online system will replace the endorsement mechanism for the export of timber and timber products by the Forestry Industry Revitalization Body (BRIK).
This Timber Legality Verification Information System is also directly connected to the INATRADE system at the Directorate General of Foreign Trade of the Ministry of Trade and will lead to the portal of the Indonesian National Single Window (INSW) System at the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance for export registration. This system would also allow the customs departments of export destination countries to obtain certainty or clarification of the legality of timber from Indonesia.
“The existence of LIU proves the seriousness of the Government of Indonesia to reform the country’s timber governance, to reduce illegal logging and to facilitate the industry including small industries," says MS. Sembiring, Executive Director of the KEHATI Foundation. He adds, "We will continue to support the efforts of the Government of Indonesia through our future programs."
As part of the launch of the Timber Legality Verification Information System, a variety of sub-events under the theme of the Governance of Indonesian Timber and Timber Products through the implementation of SVLK will also take place, including a photo exhibition on the sequence of events leading to the preparation and finally the implementation of SVLK, negotiation for cooperation on Forest Law Enforcement, Governance (FLEG) and Voluntary Partnership Agreement (VPA) with the European Union, and the introduction of SVLK to businesses, sub-national forest services and local governments.
For more information, contact:
Rio Rovihandono
Fasilitator MFP
Email: Bekantan09@gmail.com
Phone 0813 1514 7723
Arbi Valentinus
Fasilitator MFP
Email: arbivalentinus@gmail.com
Phone: 0811 117 143
Editor’s Note:
5. MFP (multi stakeholder Forestry Program) is a bilateral cooperation between the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the United Kingdom’s Department for International Development (DfID), with KEHATI as implementer. For more information, click www.mfp.or.id.
6. The KEHATI Foundation
Founded on January 12, 1994 by prof. Emil Salim et al, KEHATI is a non-profit and independent funding agency that aims to provide support and resources to facilitate various conservation activities and the use of biodiversity in Indonesia in a sustainable manner. Detailed information can be found at www.kehati.or.id.
7. The governments of the world’s major timber consuming countries such as the United States (with its Lacey Act Amendments), the European Union (with its Timber Regulation), and Japan (with its Goho-Wood regulation) have imposed a rule that firmly requires that only forest products whose legality is guaranteed can have access to and be traded in their countries.
8. Indonesia and the EU signed partnership agreement in the enforcement of law, the strengthening of governance and trade in the forestry sector (Forest Law Enforcement Governance and Trade / FLEGT-VPA) on May 4, 2011. With this agreement, Indonesian timber products imbued with timber legality certification will obtain FLEGT export license and may thus be directly accepted for the trade in timber products legally in the European Union.
